Jaga Kebebasan Pers, Media Harus Hasilkan Konten Berkualitas

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali menggelar diskusi Hari Kebebasan Pers Internasional, Senin, 18 Mei 2016, bertema Jurnalisme, Kesetaraan Gender dan Keamanan Media Di Era Digital.
Jaga Kebebasan Pers, Media Harus Hasilkan Konten Berkualitas

Diskusi berlangsung di Hall Dewan Pers, dengan menghadirkan pembicara Direktur Jenderal Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Freddy H Tulung, Anggota Dewan Pers Ninok Laksono, Mariana Amiruddin dari Komnas Perempuan, Donny BU dari ICT Watch, Uni Lubis dari ATVSI, Harry Surjadi Freelancer Journalist dan Endy M. Bayuni The Jakarta Post.

Freddy H Tulung dalam Keynote Speechnya mengatakan, banyaknya peristiwa peristiwa peringatan di Mei, seperti Hari Pendidikan, Hari Kebebasan Pers Internasional, serta Hari Kebangkitan Nasional, menjadi langkah untuk memperbaiki mutu komunikasi masyarakat Indonesia.

“Hari kebebasan pers adalah kata kunci yang penting untuk mengarahkan pada demokrasi Indonesia pada partisipasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Dengan dinamika media sekarang ini sangat dinamis, katanya, tidak ada lagi sekat yang lugas antar peristiwa, jarak dan waktu. “Kita memasuki era edge of information, kecepatan paling penting sehingga akurasi tidak diperhatikan. Informasi yang cepat menjadikan kita masyarakat yang overload information,” ujarnya.

BISNIS KORBANKAN ETIKA

Lebih jauh, Freddy menyayangkan persaingan bisnis media yang semakin marak, dan demi deadline media, jurnalis mengorbankan etika pers. “Kami berharap pers dapat tetap menjaga obyektifitas. Kami ingin agar pers memikirkan nilai humanisme dan kearifan lokal yang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa,” katanya.

Dia menegaskan, etika pers tetap harus dihormati. Tetapi, pers harus terus melakukan introspeksi ke dalam dan keluar untuk mendrong masyarakat untuk lebih cerdas. “Pemerintah tidak lagi memberlakukan sensor tidak berarti ada ancaman kebebasan pers. Ancaman bisa datang dari pemilik modal, pemilik media dan lainnya,” katanya.

Mariana Amiruudin mengatakan, dalam hal liputan tentang kesetaraan gender, jurnalis seharusnya memiliki keberpihakan dan terus menjaga isu ini harus menjadi bagian itu mainstream di ruang redaksi. “Semakin gila di era digital dan kebebasan pers. Pers, saya sepakat harus terus memperbaiki diri,” ujarnya.

Mariana menegaskan, jurnalis perempuan menghadapi tantangan yang lebih banyak dibanding jurnalis laki-laki. Misalnya, dalam hal larangan pulang kerja larut malam oleh suami atau keluarga. “Penting untuk meyakinkan jurnalis perempuan, bahwa itu bukan salah dia. Tetapi salah lingkungan dan itu harus diterima dan dipahami,” katanya.

Pembicara Donny BU menyoroti pentingnya keamanan privasi di era digital. Jurnalis harus bisa melindungi narasumbernya bahkan dirinya sendiri. Sehingga kasus seperti tertangkapnya ahli komputer John McAfee, tahun 2010, tidak terjadi.

Ketika itu, John yang sedang dalam pelarian, justru tertangkap saat jurnalis investigasi media VICE yang berhasil menemuinya di tempat persembunyian. Jurnalis VICE lupa mematikan data GPS di metadata foto itu. Sementara itu, keamanan keluarga, tegas Donny, bisa terancam juga jika ada orang yang tidak suka berita yang ditulis oleh jurnalis.

”Di era digital, jurnalis atau narasumber akan lebih mudah untuk dilacak atau profiling sampai dengan keluarganya. Bagi saya ini mengerikan, jadi harus hati-hati dalam menggunakan media sosial, dan menjauhkan data keluarga di dunia sosial. Melackanya pun tidak perlu teknologi sulit, sangat mudah. ” Katanya.

Dia menegaskan, jika jurnalis dilacak melalui profiling, bisa ketahuan semua, mulai rumah, nomer telepon, keluarga dan lainnya dll. “Mari kita bikin reguler tentang privasi dan security media, bukan mempelajari teknik trace. Yang paling penting adalah bagaimana agar orang di sekeliling jurnalis) bisa aman. Privasi kita rentan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengakui jika ada hal-hal yang masih menjadi keluhan pers Indonesia. Tetapi, ada hal yang menarik yang terjadi minggu ini yang kita anggap hadiah kepada kita, Presiden membuka akses pers ke Papua.

“Ini merupakan hadiah pers Indonesia dan internasional. Kami sebelumnya mengirim surat. Kalau itu terbuka terjamin bisa lebih diawasi karena ada di permukaan dan jauh lebih accountable. Demokrasi juga perlu pengawasan,” katanya.

Dia mengatakan, Indonesia masih membutuhkan kemerdekaan lain selain kemerdekaan pers, yakni dari kemiskinan, keterbelakangan dan kemelaratan.

”Itu menjadi tugas pers untuk terus menyuarakan. Barangkali kita sudah sangat menikmati kebebasan tetapi kita belum mendapatkan equality social justice. Kita menghadapi fenomena sosial yang luar biasa.” Ujarnya.

Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono menegaskan, AJI terus mendorong agar jurnalis menghasilkan konten yang berkualitas dengan tetap bisa melindungi dirinya dari berbagai ancaman kekerasan.

“Industri pers paling rawan untuk keseleo. Misalkan minggu ini berita selebritis esek-esek, bagi kami itu mengkhawatirkan karena kontennya tidak kami harapkan. Harapan kami, adalah pers yang berkualitas dalam memproduksi konten dan menggunakan kode etik jurnalistik yang benar,” katanya. ***

Posted in Kabar AJI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *