AJI Dorong Indonesia Tuan Rumah Peringatan Hari Pers Internasional 2017

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Dewan Pers dan UNESCO, menggelar diskusi dalam rangkaian Peringatan Hari Pers Internasional atau World Press Freedom Day (WPFD) 2015. Diskusi bertema Jurnalisme, Kesetaraan Gender dan Keamanan Media di Era Digital ini akan dilaksanakan pada Senin, 18 Mei 2015, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada 09.00 sampai selesai. AJI Dorong Indonesia Tuan Rumah Peringatan Hari Pers Internasional 2017

Diskusi ini merupakan upaya untuk mendorong pelaporan jurnalistik berkualitas, hingga tercapai kesetaraan gender dan dunia digital yang aman dari kriminalisasi. Tema yang sama juga dipakai Unesco dalam peringatan WPFD 2015, yang digelar di Riga, Latvia, 3 Mei 2015 lalu.

Hal lain yang menjadi tujuan diskusi ini adalah mendorong Indonesia menjadi tuan rumah WPFD 2017, sebagai bagian perjuangan jurnalis di Indonesia untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sekaligus terus mengingatkan jurnalis Indonesia untuk profesional dan taat kode etik jurnalistik.

“AJI terus memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia. Pers yang bebas harus dibarengi dengan produk jurnalistik yang berkualitas dan aktivitas jurnalistik yang taat etika,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono.

Dalam acara ini, Unesco akan meluncurkan buku berjudul Peran Media Meyokong Keberlanjutan Pembangunan dan Perdamaian. Buku ini ditulis keroyokan oleh beberapa penulis. Diantaranya, Uni Lubis, Harry Surjadi dan Endy Bayuni, yang akan hadir sebagai pembicara.

Setelah peluncuran buku, diskusi dilanjutkan dengan obrolan terkait pelaporan jurnalistik yang berkulitas, kesetaraan gender dan keselamatan jurnalis di era digital, dengan Ninok Leksono, Mariana Amiruddin dan Donny BU, sebagai pembicara.

Menurut Suwarjono, era digital di Indonesia masih belum lepas dari ancaman. Baik jurnalis maupun masyarakat sipil, dibayangi kriminalisasi oleh pasal-pasal di UU ITE. Untuk itu, AJI mendorong adanya revisi UU ITE, dan mendorong adanya UU Tata Kelola Internet.

“Harapannya, ada badan independen yang diisi masyarakat sipil untuk mengurus tata kelola internet.” ujarnya.

Jurnalisme yang berkualitas dan taat etika, menurut Suwarjono, bakal melanggengkan kebebasan pers di Indonesia. AJI dengan kemampuannya, terus melakukan berbagai pelatihan pada jurnalis di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kapasitasnya. Termasuk pada isu kesetaraan gender dan isu-isu lainnya. “Taat etik, bisa menghindarkan jurnalis dari kekerasan, dan gugatan hukum,” katanya.

AJI berharap, publik bisa merasakan dampak kebebasan pers selama ini serta mendorong masyarakat sipil, pejabat pemerintah dan TNI/Polri untuk taat UU Pers, dengan melaporkan sengketa pers ke Dewan Pers.

Gelaran diskusi ini merupakan kegiatan ke-4, setelah sebelumnya, AJI bersama Dewan Pers, didukung Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) dan Development and Peace (DnP), menggelar tiga acara terkait kebebasan pers.

Pertama, diskusi bertema Kebebasan Pers di Bumi Papua, yang berujung statemen Presiden Joko Widodo untuk membuka akses jurnalis ke Papua.

Dan diskusi bertajuk Kebebasan dan Penistaan, yang menyoroti kriminalisasi di dunia digital, serta pemblokiran situs berita di internet tanpa mekanisme dan takaran yang jelas. Lalu, peringatan WPFD 2015 di Taman Menteng, Jakarta Pusat pada 3 Mei 2015. ***

Posted in Kabar AJI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *