Tidak Berikan LPJ, 9 Parpol di Riau Digugat

PEKANBARU – Komitmen partai politik (parpol) tingkat provinsi di Riau dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinilai masih rendah. Pelayanan informasi publik di parpol juga dinilai buruk, sehingga Tim Akses Informasi menggugat, sembilan parpol di Riau masuk sengketa informasi di Komisi Informasi (KI).

Hal itu mengemuka dalam Media Briefing bertajuk “Konsolidasi Media Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik di Provinsi Riau”, Selasa (12/5), di Pekanbaru, kerja sama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau dengan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut anggota Tim Akses Informasi yang juga nara sumber dalam media briefing, Triono Hadi, gugatan itu dilayangkan lantaran 10 parpol yang anggotanya duduk di kursi “empuk” DPRD Riau, tidak memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan penggunaan keuangan yang diterima melalui APBD Riau maupun sumber lainnya, ketika laporan tersebut diminta oleh Fitra Riau dan ICW.

“Padahal, kewajiban parpol untuk transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan, telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam UU tersebut, parpol sebagai badan publik diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan, kemudian laporan tersebut secara keseluruhan dinyatakan terbuka untuk masyarakat,” jelas Triono yang merupakan peneliti dari Fitra Riau ini.

Namun, Triono menilai, dari 10 parpol yang memiliki perwakilan di DPRD Riau, hanya satu parpol yang merespon permintaan keterbukaan informasi, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan sembilan parpol lainnya yaitu Golkar, PD, Nasdem, PDIP, PAN, PPP, PKS, Hanura, Gerindra, hingga hari ini tidak merespon.

Triono memaparkan, Fitra Riau mengajukan surat permohonan informasi kepada sepuluh parpol yang ada di parlemen Riau itu pada 3-6 Maret 2015. Dalam permohonannya Fitra Riau meminta laporan program dan kegiatan parpol 2013-2014, laporan keuangan parpol 2013-2014, dan struktur kepengurusan partai.

“Semua parpol tidak menanggapi surat permohonan informasi hingga 10 hari kerja, tanpa alasan apapun. Lalu kami mengajukan surat keberatan informasi, 17-20 April 2015. Ada perlawanan dari sebagian parpol. Satu parpol merespon keberatan dan memberikan dokumen yang diminta, yaitu PKB,” jelasnya.

Lantaran permohonan informasi itu tidak ditanggapi, Tim Akses Informasi mulai tanggal 3 Mei 2015 menggugat kesembilan parpol itu. Tim sudah menerima registrasi memohon penyelesaian sengketa dari Komisi Informasi.

“Sengketa diajukan atas dasar partai tidak menanggapi permohonan informasi hingga 30 hari kerja paska diajukan surat keberatan,” kata Triono.

Menurut Direktur LBH Pers Pekanbaru, Suryadi SH, upaya hukum yang diajukan Tim Akses Informasi sepatutnya mendapat pengawalan ketat dari awak pers, agar proses tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk mendapatkan hak informasi.

“Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 37 dan 38, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 39, pengelolaan keuangan parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel. Aturan ini jika dihubungkan dengan UU no 14/2008 tentang KIP, dana parpol semestinya merupakan informasi yang wajib diungkap kepada publik,” tegas Suryadi.

Penulis: Lisda Yulianti H
Sumber: katakini.com

Posted in Kabar Riau and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *