MA Didesak Menyiapkan Hakim Bersertifikat Lingkungan

Sejumlah aktivis lingkungan di Riau mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk menyiapkan hakim-hakim yang bersertifikat lingkungan diseluruh wilayah pengadilan Riau. Mereka juga mendesak MA agar melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan di Riau, lantaran rawan ketidak berpihakan pengadilan pada lingkungan.

Desakan itu disampaikan Deputi Direktur Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (LALH) Riau, Suryadi SH, Rabu (29/4), di Pekanbaru, dalam konferensi pers Hasil Analisa Putusan Perkara PT Adei Plantation & Industry serta PT National Sago Prima, yang dinilai tidak relevan dengan dampak dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan dua perusahaan tersebut.

“Kita juga perlu mendesak Kejaksaan Agung untuk menyiapkan jaksa-jaksa lingkungan khususnya kejaksaan yang berada diwilayah Riau,” tegas Suryadi. Sejumlah kejanggalan terjadi dalam proses hukum PT NSP. Mulai dari majelis hakim dan jaksa yang berperkara tidak memiliki sertifikat khusus lingkungan, ketua majelis hakim yang sudah berstatus dimutasikan, sehingga putusan yang dijatuhkan pada terdakwa adalah bebas.

“Karena itu kita meminta MA memeriksa hakim yang memeriksa perkara ini, karena semestinya hakim ketua majelis tersebut berstatus mutasi dan secara etis tidak diperbolehkan menyidangkan perkara itu. Kita juga perlu desakan MA untuk menelaah putusan nomor : 549/pid.sus/2014/PN BLS di PN Bengkalis Tahun 2015,” tandas suryadi.

Pada kesempatan yang sama, Boy Even Sembiring SH dari Riau Corruption Trial (RCT) memaparkan, hasil kajian perkara PT Adei dan PT NSP sangat berbeda. PT Adei menjalani sidang sejak 5 Februari 2014 dan diputus oleh Majelis Hakim PN Pelalawan pada 9 September 2014, dengan vonis bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan terlampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

“PT Adei dijatuhi pidana denda Rp1,5 Miliar, ditambah dengan pidana tambahan untuk memulihkan 40 hektar lahan atau lingkungan yang rusak sebagai dampak kebakaran, sebesar Rp15,1 Miliar. General Managernya dijatuhi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 2 Miliar subsider 2 bulan kurungan,” tutur Boy.

Sedangkan PT NSP dijatuhi vonis jauh lebih ringan dibanding PT Adei. PT NSP yang kasusnya mulai disidangkan 2 Desember 2014, hanya menjalani sidang dua bulan, pada 22 Januari 2015 sudah jatuh vonis. Atas rusaknya lahan seluas 3.000 hektar, PT NSP dijatuhi pidana denda Rp 2 miliar dan pidana tambahan melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan diawasi BLH Kepulauan Meranti selama 1 tahun. Sementara GM dan Direktur PT NSP divonis bebas.

“Putusan PN Pelalawan, terdakwa Danesuvaran KR Singam, General Manager PT Adei Plantation divonis pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 2 bulan kurungan. Sementara Eris Ariaman, Direktur PT NSP divonis bebas, perusahaannya hanya didenda Rp 2 miliar dan pidana tambahan melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan diawasi BLH Kepulauan Meranti selama 1 tahun,” kata Boy lagi.

Menurutnya, putusan itu mencederai rasa keadilan. Mestinya, pemerintah memikirkan hukuman yang berat karena dampaknya terhadap masyarakat banyak. “Karena itu kita mendorong Kejaksaan untuk mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan PN Bengkalis,” cetusnya.

Senada, Muslim Rasyid dari RCT juga menyesalkan putusan PN Bengkalis yang tidak sesuai dengan kerugian masyarakat. Pasalnya, kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan PT NSP itu telah melumpuhkan wilayah Riau. Bahkan Bandara SSK II sampai ditutup dan kerugian yang diderita mencapai Rp 20 triliun.

“Sangat tidak sebanding dengan putusan PN Bengkalis yang sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Akibat asap, 6 juta masyarakat Riau menderita kerugian. Saat itu Riau juga dinyatakan berstatus darurat. Namun PT Adei hanya dihukum Rp 15 miliar, dan PT NSP hanya Rp 2 miliar,” sesal Muslim.

Penulis: Lisda Yulianti H
Sumber: katakini.com

– See more at: http://www.katakini.com/berita-ma-didesak-menyiapkan-hakim-bersertifikat-lingkungan.html#sthash.iBSTkmHE.dpuf

Posted in Kabar Riau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *